Kalurahan Srimartani

Srimartani. Pemerintah Kalurahan merupakan sebuah Badan Publik. Sebagai konsekuensinya maka harus ada pengelolaan pelayanan informasi publik di tingkat Kalurahan. Era saat ini pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan dengan keterbukaan informasi. Namun tetap harus ada pembatasan agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan persoalan. Mekanisme atau prosedur permintaan informasi juga diatur khusus dan tidak sembarangan.

Seperti dikatakan Erniati,S,IP.,MH., Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KID DIY dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Bantul (24/01/2023), Kalurahan perlu memiliki SOP pelayanan informasi publik dan menetapkan regulasi dan personil yang khusus untuk mengelola informasi Kalurahan. Eko Herri Purwanto sebagai Carik yang hadir dalam rapat tersebut selanjutnya akan menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati bantul Nomor 121 tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan. Red-Cr