Kalurahan Srimartani

Srimartani. Pemerintah Kalurahan di seluruh Indonesia, termasuk Kalurahan Srimartani, harus menghadapi tantangan fiskal berat pada tahun anggaran 2026. Besaran Dana Desa (DDS) mengalami penurunan drastis secara nasional menyusul terbitnya regulasi baru yang menggeser arah kebijakan penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025, prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 kini difokuskan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan strategis nasional ini berdampak langsung pada distribusi nominal dana yang diterima oleh masing-masing desa.

Penurunan Signifikan di Srimartani

Dampak dari regulasi ini terlihat sangat mencolok di Kalurahan Srimartani. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 Srimartani menerima alokasi dari pusat berupa Dana Desa sebesar Rp1,8 miliar. Namun, pada tahun 2026 ini, anggaran yang dikucurkan hanya berkisar di angka Rp373 juta.

Penurunan hingga lebih dari Rp1,4 miliar atau sekitar 79% ini menuntut pemerintah kalurahan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam pengelolaan keuangan desa.

Strategi Efisiensi dan Perubahan Program

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kalurahan Srimartani melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Fokus utama saat ini adalah melakukan efisiensi anggaran dan menyelaraskan program kerja dengan aturan terbaru.

"Pemerintah kalurahan harus melakukan penyesuaian besar. Kita harus memilah program mana yang benar-benar mendesak dan melakukan efisiensi ketat sesuai dengan regulasi yang diundangkan kemudian hari," kata Lurah H.Mulyana terkait situasi tersebut.

Perubahan ini diprediksi akan berdampak pada penundaan sejumlah proyek fisik maupun pemberdayaan yang sebelumnya direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan menggunakan Dana Desa, demi memenuhi mandat nasional terkait penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Red-Cr